SUKSESI DALAM SEJARAH ISLAM :
STUDI ATAS PERGANTIAN KEKUASAAN
PADA MASA KHULAFA AL-RASYIDIN

A. Pendahuluan
Diskusi mengenai pentingnya “Negara Islam” (al-daulah al-islâmiyyah) mulai menghangat dan merebak di Dunia Islam pada permulaan abad ke-20 ketika negara-negara tersebut satu persatu berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah Eropa yang beragama Kristen. Kaum muslimin di negara-negra tersebut mulai mencari format negara dan sistem pemerintahan yang hendak mereka terapkan di negara yang baru merdeka.
Pengalaman yang pahit dan getir selama masa penjajahan menyadarkan sebagian dari mereka untuk menemukan kembali jati dirinya yang sudah terkoyak-koyak oleh penjajah. Perasaan sedih, terhina dan kebencian yang mendalam terhadap penjajah memenuhi hati dan fikiran mereka. Maka, wajar apabila mereka merujuk pada al-Qur’an dan hadis serta sejarah Nabi saw dan para sahabatnya yang merupakan peroide ideal (khair al-qurûn) dalam perbincangan tersebut. Sementara itu, sebagianya lagi tidak demikian. Mereka menghendaki bentuk negera dan pemerintahan dengan cara mengadopsi Barat yang lebih modern dan maju. Untuk kasus Indonesia, kelompok pertama disebut “nasionalis islami” dan kelompok kedua “nasionalis sekuler” . Sudah dua kali terjadi perdebatan yang sengit dan menegangkan antara kedua kelompok tersebut yaitu dalam BPUPKI tahun 1945 dan Badan Konstituante tahun 1955. Perdebatan pertama berakhir dengan sebuah konsensus yang berisi kompromi antara keduanya yang tertuang dalam Piagam Jakarta (The Jakarta Carter). Sementara itu, perdebatan yang kedua berakhir dengan deadlocke sehingga diselesaikan dengan “dekrit” Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.
Pengalaman pahit tersebut mengilhami Soekarno dan Soeharto untuk memerintah secara otoriter. Usaha keduanya ternyata tidak berhasil meredam pertentangan antara kedua kubu tersebut seperti tercermin pada partai-partai politik peserta pemilu 1999, 2004, dan 2009. Keduanya gagal disebabkan antara lain di samping karena tidak demokratis, juga karena mereka terlalu lama berkuasa dan tidak sempat menyiapkan calon penggantinya (suksesi).
Dengan demikian, suksei itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara seperti terbukti dalam sejarah. Peran umat Islam yang mayoritas jelas sangat penting dalam mengantarkan Indonesia baru yang lebih baik. Oleh karena itu, perbincangan mengenai suksesi dalam sejarah Islam periode awal masih cukup relevan yang dapat dijadikan rujukan umat Islam sekarang. Makalah yang sederhana ini mencoba menyajikan topic tersebut dengan sistematika sebagai berikut. Pendahuluan yang berisi pengatar yang kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai kedudukan Muhammad sebagai kepala negara. Uraian dilanjutkan dengan proses penggantian Muhammad sebagai kepala negara, Abu Bakar, Umar, Utsman dan ‘Ali yang merupakan inti pembahasan makalah ini. Setelah itu, diajukan analisis dari sudut pandang Fiqih Siayasah dan kemudian diakhiri dengan penutup.
B. Muhammad sebagai Kepala Negara
Dari sejarah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad saw telah menyampaikan risalahnya dalam dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode pertama yaitu di Makkah selama 13 tahun, ia menyapaikan risalah dengan hasil yang belum menggembirakan. Mereka yang menjadi pengikutnya berasal dari kalangan lemah (kaum dlu’afâ’) dan dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga belum memungkinkan untuk membentuk satu komunitas tersendiri.
Berbeda halnya dengan periode kedua, di Madinah. Ia mempunyai pengikit dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkannya untuk membentuk komunitas tersendiri bahkan dapat membentuk suatu negara yaitu “negara kota” (city state) yang kemudian populer dengan sebutan “Negara Madinah” dengan Muhammad sebagai kepala negaranya. Bila ditinjau dari hukum tatanegara, Negara Madinah layak disebut sebagai negara karena telah memenuhi unsur-unsur pokok suatu negara. Pertama, ada rakyatnya yang terdiri atas kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, dan musyrikin Madinah. Kedua, mempunyai wilayah tertentu yang meliputi kota Madinah. Ketiga, mempunyai pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad.
Sesuai dengan nama yang dipilihnya untuk kota hijrahnya yaitu “Madinah al-Nabi”, ia mempunyai rencana untuk melaksanakan misi sucinya dari Tuhan yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial politik yaitu sebuah negara . Dengan demikian, ia memegang sekaligus dua jabatan yaitu sebagai nabi dan rasul dan sebagai kepala Negara.
Jabatan pertama merupakan jabatan yang ia terima dari Allah swt melalui malaikat Jibril semenjak periode Makkah yaitu semenjak menerima wahyu pertama di gua Hira. Oleh karena itu, jabatan ini bersifat sakral dan transenden. Sementara itu, jabatan yang kedua bersifat profane dan tidak sakral karena ia terima melalui proses. Dimulai dari perjanjian Aqabah I kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Aqabah II yang antara lain berisi pengangkatanya sebagai pemimpin politik suku Aus dan Khazraj dari Yatsrib yang kemudian popular dengan sebutan kaum Anshar . Selanjutnya, setelah hijrah ke Madinah, ia dikukuhkan menjadi kepala Negara oleh seluruh warga Madinah yang majemuk baik yang muslim maupun non-muslim melalui Konstitusi Madinah .
Menurut al-Dawalibi sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, yang paling menakjubkan dari konstitusi tersebut adalah isinya yang memuat — untuk pertama, kalinya dalam sejarah — prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh umat manusia . Secara garis besar konstitusi tersebut berisi tentang : 1). Ajaran tauhid (monotheisme) yang terdapat dalam pasal 22,23, 42 dan 47; 2). Persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam pasal 1, 15, 17, 25, dan 37; 3). Persamaan dan keadilan yang terdapat dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40; 4). Kebebasan beragama yang terdapat dalam pasal 25; 5). Bela Negara yang terdapat dalam pasal 24, 37, 38, dan 44; 6). Pelestarian adat yang baik yang terdapat dalam pasal 2-10; 7). Supremasi syari’at yang terdapat dalam pasal 23 dan 42; dan 8). Politik damai dan proteksi yang terdapat dalam pasal15,17, 36, 37, 39, 40, 41, dan 47 .
Negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw merupakan negara kota yang unik sehingga oleh Azyumardi Azra disebut “Negara kota yang berketuhanan” . Hal ini terjadi karena Muhammad selalu berpedoman dan dibimbing oleh wahyu dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana tercermin dari wahyu yang ia terima sesudah hijrah yang berisi ayat-ayat tentang hukum yang mengatur tidak hanya hubungan yang bersifat vertical (ibadah), tetapi juga hubungan horizontal (mu’amalah). Dalam hal yang terakhir ini diatur hubungan sosial kemasyarakatan, peradilan, perang dan damai, tatat pemerintahan dan hubungan internasional .
Maka, kedudukan Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai kepala negara sulit sekali untuk dipisahkan. Sebagai nabi, ia meletakkan prinsi-prinsip agama Islam, memimpin salat serta menyampaikan berbagai macam khuthbah. Sebagai kepala negara, ia melaksanakan tugas sebagaimana layaknya kepala negara seperti mengutus duta ke luar negeri, membentuk angkatan perang, membagikan harta rampasan perang, menyelenggarakan system peradilan, dan sebagainya.
Meskipun demikian, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, ia selalu bermusywarah dengan para sahabatnya. Hal ini dilakukannya dalam rangka melaksanakan firman Allah yang termaktub dalam surat ‘Ali ‘Imran ayat 159. Lalu, apa tujuanya ia bermusyawarah padahal ia ma’shum dan selalu dibimbing wahyu ? Ibn Taimiyah mencoba memberikan jawabannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut agar ditiru oleh umat Islam dalam mengelola negara . Dengan demikian, praktek musyawarah tersebut tidak lepas dari kedudukan beliau sebagai uswah hasanah bagi umatnya.
Dalam prakteknya, ia telah berhasil melaksanakan dengan baik pasal-pasal yang terdapat dalam piagam tersebut yang bila dilakukan penelitian lebih lanjut akan menghasilkan kesimpulan bahwa sebenarnya isi piagam ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari wahyu yang telah diterimanya . Dengan demikian, ia telah berhasil melaksanakan tugas ganda tersebut. Kenyataan ini diakui tidak hanya oleh sarjana-sarjana muslim, tetapi juga para orientalis. C.A. Nallino, misalnya, mengatakan, “selama hidupnya Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama dan negara secara harmonis dalam waktu yang bersamaan”. Senada dengan Nallino, H.A.R. Gibb menyatakan, “waktu itu telah nyata bahwa Islam tidak hanya menyangkut agama semata, tetapi juga mampu membentuk masyarakat yang merdeka, lengkap dengan perangkat undang-undang dan system pemerintahaan yang spesifik .
C. Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah
Setelah memerintah di Madinah 10 tahun lamanya, akhirnya Muhammad wafat dalam usia 63 tahun. Dengan wafatnya, ”berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal” . Ia wafat tanpa meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabatnya yang ditunjuk menjadi penggantinya sebagai kepala negara. Baik al-Qur’an maupun Hadis tidak memuat ketentuan yang bersifat tehnis tentang tatacara pengangkatan penggantinya sebagai pemimpin umat selian dari pada prinsip-prinsip musyawarah. Akibatnya, umat mengalami kebingungan pada saat ia wafat sehingga jenazahnya terlantar tiga hari lamanya.
Apa yang terjadi pada kaum muslimin selama tiga hari tersebut ? Menurut Nurcholish Madjid, keadaannya menjadi agak kabur disebabkan oleh adanya polemik-polemik yang sengit antara kaum Syi’ah dan kaum Sunni . Kaum Syi’ah mengklaim adanya wasiat Nabi saw kepada ‘Ali untuk menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin umat.Wasiat tersebut disampaikan dalam rapat terbuka di Ghadir Khumm sepulangnya dari haji wada’ . Klaim tersebut dibantah keras oleh kaum Sunni dengan berbagai macam alasan dan dianggap sebagai berita bohong sehingga hadis tersebut masuk dalam kategori hadis Maudlu’ .
Dalam suasana yang bingung tersebut kaum Anshar mengambil inisisatif dengan mengadakan musyawarah di Saqifah bani Sa’idah. Dalam musyawarah tersebut mereka telah sepakat untuk mengangkat Sa’ad bin ’Ubadah, seorang tokoh dari suku Khazraj, sebagai pemimpin mereka pengganti Nabi saw. Berita tersebut kemudian terdengar oleh Umar r.a. Sebagai reaksi atas informasi tersebut, ia mengajak Abu Bakar dan ’Ubaidah bin al-Jarrah untuk datang ke pertemuan tersebut. Sesampainya di sana, ternyata sudah hadir pula sekelompok kaum Muhajirin dan telah terjadi perdebatan yang sengit antara kedua kelompok tersebut. Dengan dalih ”jasa” yang telah mereka berikan kepada Nabi saw dan kaum Muhajirin sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya, kaum Anshar menganggap lebih berhak untuk menduduki jabatan tersebut. Sudah pasti argumen ini dibantah keras oleh kaum Muhajirin yang mengajukan argumen ”pengorbanan” mereka berupa meninggalkan tanah leluhur Makkah, anak-isteri, dan harta benda mereka di Makkah demi Islam.
Nampaknya, argumen dari kedua kelompok tersebut sama kuatnya sehingga pihak Anshar mengajukan kompromi dengan membagi negara Madinah menjadi dua yang masing-masing dipimpin oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Dalam situasi yang kritis ini tampilah Abu Bakar yang mencoba memberikan solusi sebagai berikut. Ia membacakan hadis Nabi saw yang berbunyi : الائمة من قريش . Berdasarkan hadis ini, seyogyanya pemimpin umat itu berasal dari suku Quraisy. Hanya dengan cara inilah terpelihara persatuan dan kesatuan umat. Di samping itu, ia juga mengingatkan masa lalu kaum Anshar yang saling bermusushan sesama mereka yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Apabila peimpin umat berasal dari suku Aus jelas tidak akan diterima oleh suku Khazraj. Begitu pula sebaliknya.
Melihat keadaan sudah mulai mencair akibat argumentasinya sudah diterima, segeralah ia mengajukan dua orang calon dari suku Quraish untuk dipilih yaitu ’Umar bin Khaththab dan Abu ’Ubaidah bin Jarrah. Dalam situasi seperti ini, bangkitlah ’Umar dari tempat duduknya dan menghampiri Abu Bakar seraya memegang tangannya untuk dibai’at dengan mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang lebih berhak menduduki jabatan tersebut karena dialah yang diminta Nabi saw untuk menggantikannya menjadi imam salat pada saat ia sakit. Gerakan Umar ini kemudian diikuti oleh Abu ’Ubaidah dan Basyir bin Sa’ad seta Sa’ad bin Khudlair.
Ketika ada yang mengusulkan gelar ”khalifatullah” kepada Abu Bakar, dia menolak gelar tersebut seraya mengatakan bahwa dirinya tidak tepat menyandang gelar tersebut, tetapi lebih tepat ”Khalifatu Rasulillah” . Maka, terjadilah bai’at terhadap Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Keesokan harinya, Abu Bakar mendapat bai’at secara masal di masjid Nabawi. Dia memerintah dari tahun 632-634M.
D. Pengangkatan ’Umar sebagai Khalifah
Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar jatuh sakit. Selama 15 hari dia tidak dapat salat berjamaah di masjid dan meminta ’Umar untuk menggantikannya sebagai imam salat. Makin hari sakitnya makin parah. Maka, terbayanglah di benaknya akan timbul pertentangan dan persengketaan yang lebih keras lagi dari pada yang pernah disaksikannya di Saqifah Bani Sa’idah kalau dia tidak segera menunjuk penggantinya. Menurutnya, orang yang paling tepat menggantikan kedudukannya adalah ’Umar bin Khaththab.
Segeralah ia melakukan persiapan untuk merealisasikan kehendaknya. Dia pergunakan waktu berkunjung para sahabatnya untuk mengkonsultasikan kehendaknya. Di antara mereka yang diajak konsultasi adalah ’Abd al-Rahman bin ’Auf dan ’Utsman bin ’Affan dari kalangan Muhajirin, dan Asad bin Khudlair dari kalangan Anshar. Pada prinsipnya mereka dapat menerima usulannya meskipun dengan beberapa catatan. Di antaranya, ’Abd al-Rahman bin ’Auf mengingatkan ”sifat keras ’Umar”. Lalu, dijawabnya bahwa ’Umar melakukan hal tersebut untuk mengimbanginya yang bersikap lunak. Kelak setelah memimpin, ’Umar akan bersikap lunak .
Selanjutnya, dia memanggil ’Utsman bin ’Affan untuk menuliskan wasiatnya. Dia mendiktekan wasiatnya yang pada pokonya berisi tentang penunjukan ’Umar sebagai penggantinya. Setelah selelasai dia meminta ’Utsman untuk membacakan wasiatnya. Selesai dibacakan, dia bertakbir sebagai tanda puas dan berterima kasih kepada ’Utsman. Atas dasar wasiat inilah Umar bin Khaththab diangkat menjadi khalifah kedua yang dikukuhkan oleh bai’at umum dan terbuka di masjid Nabawi . Sejak saat itulah ’Umar resmi diangkat menjadi ”khalifah” kedua yang memerintah dari tahun 634-644 M yang lebih populer dengan gelar ”Amir al-Mu’minin” (pemipimpin orang-orang yang beriman).
E. Pengangkatan ’Utsman bin ’Affan Menjadi Khalifah
Proses pengangkatan ’Utsman bin ’Affan berbeda dengan dua khalifah pendahulunya. Dia diangkat menjadi khalifah melalui tim formatur yang beranggota enam orang sahabat terkemuka yang dia sendiri termasuk salah seorang dari anggotanya.
Setelah 10 tahun lamanya memerintah, pada pertengahan tahun ke-11 H ’Umar mengalami peristiwa tragis yaitu terkena tikaman berkali-kali dari seorang Persia yang bernama Fairus ketika sedang salat di masjid. Akibat tikaman tersebut dia menderita luka yang sangat parah. Maka, berdatanganlah tokoh-tokoh masyarakat untuk menjenguknya. Melihat keadaan lukanya semakin parah, mereka mengkhawatirkan ajal yang semakin dekat pada diri amirul mu’minin. Atas dasar itulah mereka meminta Umar untuk segera menunjuk penggantinya, tetapi permintaan tersebut ditolak Umar dengan alasan orang yang paling tepat menggantikannya telah meninggal lebih dulu yakni Abu Bakar.
Lalu, mereka mengusulkan Abdullah bin Umar sebagi penggntinya. Umar marah besar mendengar usulan tersebut seraya berkata, ”Aku tidak menghendaki dari keluargaku daalam urusan kami ini, sekalipun yang diusulkan itu baik. Cukuplah seorang saja dari keluarga Umar mendapat kehormatan menjadi khalifah” . Akan tetapi, karena bahaya perpecahan semakin tampak, mereka datang lagi dan memintanya untuk menunjuk penganti.
Karena disesak berkali-kali, akhirnya Umar menyerah. Dia segera menunjuk team formatur yang terdiri dari enam sahabat senior dari kalangan Muhajirin yang telah dijamin masuk surga melalu hadis Nabi saw. Secara lengkap nama-nama tersebut adalah ‘Ali bin Abu Th’Alib, ’Utsman bin ’Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, ’Abd al-Rahman bin ’Auf, Zubair bin ’Awwam dan Thalhah bin ’Ubaidillah. Mereka inilah yang diberi tugas untuk memilih salah seorang dari mereka selain dari ’Abdullah bin ’Umar untuk menjadi khalifah pengganti ’Umar . Dengan demikian, ketujuh orang tersebut mempunyai hak untuk memilih, tetapi hanya enam orang saja yang mempunyai hak untuk dipilih.
Team tersebut diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kalau memungkinkan, pemilihan tersebut dilakukan dengan musyawarah mufakat (aklamasi), tetapi jika tidak dicapai mufakat maka dilakukanlah ”voting” untuk mendapatkan suara terbanyak. Apabila voting menghasilkan suara terbanyak (4/6 suara) maka yang kalah votingnya harus menerima putusan suara terbanyak. Bagi yang tidak menerimanya diancam dengan hukuman mati. Kedua, apabila voting menghasilkan suara yang berimbang (3:3), maka diserahkan kepada Abdullah bin Umar untuk memilih mana yang ia dukung. Siapa saja yang mendapat dukungannya berhak untuk menjadi khalifah. Ketiga, apabila campur tangan Abdullah bin ’Umar ini tidak berhasil, maka diserahkan kepada ’Abd al-Rahman bin Auf. Siapa saja yang didukung oleh ’Abd al-Rahman bin Auf yang berhak menjadi khalifah. Bagi yang tidak menerima putusan yang terakhir ini diancam dengan hukuman mati .
Setelah ’Umar wafat, team ini mulai bekerja yang hanya dihadiri oleh lima orang saja selain dari Thalhah bin ’Ubaidillah. Ternyata pertemaunnya berjalan alot. Untuk mempercepatnya, ’Abd al-Rahman selaku ketua, menghimbau para anggotanya agar mengundurkan diri dari pencalonan guna memberikan kesempatan kepada yang lain. Hasilnya tidak efektif meskipun dia sendiri telah memelopori pengunduran diri dari pencalonan sebagai kandidat khalifah.
Dalam kondisi macet, sang ketua mengambil inisiatif dengan melakukan skorsing. Waktu skorsing dia gunakan untuk menjajaki opini yang berkembang di masyarakat. Ternyata sudah terjadi polarisasi di masyarakat ke dalam dua kubu yakni kubu pendukung ‘Ali dan kubu pendukung Utsman. Dalam pertemuan berikutnya, dia mengajukan pertanyaan kepada ‘Ali. Seandainya bukan ‘Ali, siapa yang berhak menjadi khalifah ? ‘Ali menjawab Utsman. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Zubair dan Sa’ad. Mereka menjawab Utsman. Terakhir, pertanyaan tersebut juga diajukan kepada Utsman dan jawabannya adalah ‘Ali . Dengan demikian, terdapat persamaan antara opini yang berkembang di masyarakat dengan team formatur. Hanya saja, Utsman lebih unggul dari pada ‘Ali karena didukung oleh tiga suara, sedangkan ‘Ali hanya didukung oleh satu suara.
Untuk menuntaskan musyawarah tersebut, sang ketua menanyakan visi dan misi kedua kandidat. Dia mengajukan pertanyaan kepada keduanya, seandainya terpilih menjadi khalifah, sanggupkah dia menjalankan tugasnya berdasarkan al-Qur’an, sunnah Rasul dan kebijakan dua khalifah sebelumnya ? Pertanyaan tersebut pertama kali diajukan kepada ‘Ali. ‘Ali memberikan jawaban yang tidak tegas yaitu ia akan berbuat sejauh pengetahuan dan kemapuannya. Lalu, pertanyaan yang sama diajukan kepada Utsman. Kandidat yang kedua ini menjawab dengan tegas, ”ya saya sanggup”. Berdasarkan jawaban inilah ’Abd al-Rahman memutuskan ’Utsman sebagai khalifah yang ketiga dan segeralah dilakukan bai’at secara umum .
‘Ali merasa kecewa dengan cara pemilihan tersebut. Lebih jauh lagi, ‘Ali menuduh ’Abd al-Rahman telah bersekongkol dengan ’Utsman. Dengan naiknya ’Utsman sebagai khalifah berarti pula kelompok ’Abd al-Rahman yang berkuasa . Jelas tuduhan ini tidak dapat dibenarkan karena sebenarnya yang dilakukan oleh ’Abd al-Rahman itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh ’Umar bin Khaththab ketika membentuk team formatur tersebut.
F. Pengangkatan ‘Ali bin Abu Thalib sebagai Khalifah
Utsman terpilih sebagai khalifah yang ke-3 pada usia 70 tahun. Setelah 12 tahun memerintah terjadilah pemberontakan yang dalam sejarah Islam terkenal dengan sebutan ”al-fitnah al-kubra”. Pemberontakan tersebut terjadi sebagai akibat ketidakpuasan atas kebiajakan nepotisme yang diterapkan Utsman dalam memerintah. Akhirnya, pemberontakan tersebut menelan korban khalifah sendiri yaitu terbunuh di rumahnya.
Setelah berhasil membunuh khalifah, kaum pemberontak mendesak ‘Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada mulanya, ‘Ali tidak mau memenuhi tuntutan tersebut, tetapi karena didesak terus akhirnya dia meminta untuk dipertemukan dengan tokoh-tokoh senior yang berada di Madinah yaitu para sahabat yang ikut perang Badar. Menurutnya, merekalah yang berkeompeten menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi khalifah. Lalu, munculah tiga tokoh senior yaitu Thalhah bin ’Ubaidillah, Zubair bin ’Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Mereka bertiga kemudian membai’at ‘Ali dan diikuti oleh orang banyak baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar .
Dengan demikian, ‘Ali bin Abu Th’Alib diangkat menjadi khalifah oleh sebagian kecil sahabat senior karena kebanyakan sahabat sedang berada di luar Madinah. Dari yang tiga ini, dua di antaranya yaitu Thalhah dan Zubair kemudian menarik kembali bai’atnya sehingga bertambah lagi musuh ‘Ali yang melakukan pemberontakan setelah sebelumnya dilakukan oleh Mu’awiyah, seorang gubernur dari Damaskus.
G. Analisis
Dari uraian terdahulu dapat dijukan beberapa hal untuk dianalisis lebih lanjut. Pertama, jabatan khalifah itu merupakan jabatan yang baru ada setelah Nabi saw wafat. Jabatan tersebut diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu dan bukan berdasarkan hubungan darah sehingga tidak dapat dibenarkan klaim Syi’ah yang memonopoli jabatan tersebut untuk keluarga Nabi saw yaitu ‘Ali dan keturunanya. Dari keempat khalifah tersebut terdapat kesamaan kriteria di samping ada juga perbedaannya. Mereka sama-sama berasal dari suku Quraisy, mempunyai hubungan yang rapat dengan Nabi saw (mertua-menantu), serta dikenal luas pengetahuan agamanya .
Kedua, baik dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi saw hanya mengandung prinsip-prinsip pemerintahan dan tidak mengandung sistem pemerintahan. Oleh karena itu, ketika Nabi saw wafat, para sahabat mengalami kebingungan dalam menentukan siapa penggantinya dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Akhirnya, persoalan tersbut diselesaikan dengan musyawarah sebagaimana diperintahkan al-Qur’an dan telah dipraktekan oleh Nabi. Musyawarah dilakukan secara terbuka tanpa persiapan sehingga tidak melibatkan keluarga Nabi saw dan menghasilkan kesepakatan (aklamasi) atas penggangkatan Abu Bakar sebagai khalifah.
Selanjutnya, suksesi Nabi kepada Abu Bakar, ’Umar kepada ’Utsman, dan ’Utsman kepada ‘Ali juga dilakukan dengan cara musyawarah. Hanya saja terdapat perbedaan dalam mekanismenya. Abu Bakar dengan mempertimbangkan maslahat melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat dalam jumlah yang sangat terbatas dan tertutup yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk surat wasiat yang berisi penunjukan Umar sebagai khalifah penggantinya. Sementara itu, Umar menyerahkan mekanisme penggantiannya dengan cara musyawarah terbatas yang terjadi dalam team formatur yang menghasilkan ’Utsman sebagai pemenangnya. Akhirnya, ‘Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah melalui msyawarah terbuka yang dilakukan dalam suasana kacau dan hanya diikuti oleh sebagian kecil sahabat senior (tiga orang) padahal daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas dan jumlah sahabat senior masih banyak.
Dengan demikian, musyawarah tersebut dilakukan dengan kalangan tertentu tanpa memperhatikan unsur representasi yang dalam Fiqih Siyasah diebut ”Ahl al-Ikhtiyar atau Ahl al-Hall wal’Aqd”. Oleh karena itu, Munawir Syadz’Ali mengartikan musyawarah tersebut dengan konsultasi . sedangkan Muhammad Amin menyimpulkan bahwa musyawarah itu berbeda dengan demokrasi .
Tidak adanya pola yang baku dalam mekanisme musyawarah untuk menetapkan khalifah itu terjadi karena faktor spontanitas. Mereka belum berpengalaman dalam hal tersebut sehingga apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak lebih dari upaya mencari dan mencoba pola-pola musyawarah. Sebab, meskipun Nabi telah mencontohkan praktek musyawarah bersama para sahabatnya sewaktu ia masih hidup, ternyata tidak mengambil pola yang baku. Disamping itu, hal yang dimusyawarahkannya-pun bersifat umum yang meliputi persoalan-persoalan keduaniwiyan seperti menetapkan strategi perang, menghadapi tawanan dan sebagainya. Sementara, persoalan suksesi yang merupakan persoalan besar dan amat penting belum pernah dimusyawarahkan. Mungkin hal ini terjadi karena suksesi kepemimpinan pada saat itu umumnya dilakukan berdasarkan faktor keturunan sehingga tidak perlu dimusyawarahkan.
Ketiga, Tidak adanya pembatasan masa jabatan khalifah. Hal ini terjadi karena faktor spontanitas dan bersesuaian dengan praktek pemerintahan di seluruh dunia masa itu yang menggunakan sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, seseorang memegang jabatan sebagai raja berlaku seumur hidup sehingga suksesi baru terjadi manakala sang raja telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan khalifah itu belum terbayangkan dalam benak mereka sehingga tidak terjadi idealisasi praktek suksesi sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Semuanya berjalan apa adanya bagaikan air yang mengalir.
Keempat, setelah terpilih melalui musyawarah, para khalifah selalu dikukuhkan dengan bai’at oleh masyarakat luas. Bai’at itu sendiri merupakan sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Maka, menurut Khalid Ibrahim, bai’at itu identik dengan perjanjian yang melibatkan dua pihak yaitu pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya . Keempat khalifah tersebut memperoleh bai’at dari masyarakat yang dipimpinnnya secara bulat kecuali ‘Ali. Akibatnya, pemerintahan ‘Ali selalu dirongrong oleh pemberontakan demi pemberontakan.
H. Penutup
Sebagai catatan terakhir, perlu ditegaskan bahwa persoalan suksesi dalam sejarah ketatanegaraan Islam ternyata tidak mempunyai pola yang baku sehingga mekanismenya diserahkan kepada umat Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
I. Daftar Pustaka
Amin, Muhammad, Syura dalam al-Qur’an dan Demokrasi dalam UUD 1945 : Suatu Studi Perbandingan Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996

Anshori, Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Jakarta : Rajawali Press, 1986, cet. Ke.1

Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam : dari Fundamentalisme, Modernisme hinga Post-Modrnisme, Jakarta, Paramadina, 1996

Haikal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Nabi Muhammad, terjemahan oleh Ali Audah dari Hayat Muhammad, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2003

Hasan, Hasan Ibrahim, Tarikh al-Islam : al-Siyasi wa al-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i, Jilid I, Mesir : Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1979

Hashem, O., Saqifah Awal Perselisihan Umat, Bandar Lampung, YAPI, 1987

Al-Hasyimi, Muhammad Kamil Hakikat Akidah Syi’ah, terjemahan oleh H.M.Rasyidi dari ‘Aqa’id Syi’ah fi al-Mizan, Jakarta : Bulan Bintang, 1989

Jindan, Khalil Ibrahim, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, terjemahan oleh Masrohin dari The Isamic Theory of Government According Ibn Taimiyah, Suaraabaya : Risalah Gusti, 1995

Khallaf, Abd al-Wahhab ‘Ilm Ushul al-Fiqh, t.t. : Dar al-Qalam, 1978

Madjid, Nurcholish, “Agama dan Negara dalam Islam : Telaah atas Fiqih Siyasah Sunni” dalam Budy Munawar Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut : Dar al-Fikr, tth.

Noor, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Bandung : Mizan, 1997

Pulungan, J.Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994

Rahardjo, M.Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta : Paramadina, 1996

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk, Jakarta : UI-Press, 1995
Syadzali, Munawir, Islam dan Tatanegara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta : UI Press, 1990

Umari, Akram Dliyauddin Masyarakat Madani : Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi, terjemahan oleh Mun’im A.Sirry dari Madinan Society at the Time of Prophet : Its Characteristics and Organization, Jakarta : Gema Insani Press, 1999

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: